JIKA muncul sebuah istilah politik “rakyat anti Rezim”, barangkali itu hal yang lumrah, protes atas penindasan kekuasaan, eksploitasi ekonomi dan ketimpangan struktur yang melahirkan kelas adalah beberapa factor munculnya sikap kritis rakyat terhadap penguasa, mulai dari sikap yang paling moderat sampai yang paling radikal dengan cara revolusi atau kerusuhan berdarah.

Namun jika penguasa dalam hal ini mewakili Negara anti terhadap rakyatnya, barangkali itu adalah suatu hal yang aneh. Sebagai contoh betapa mengerikannya Hitler dalam perang dunia ke-2, yang digambarkan sebagai monster perang paling menakutkan dan mesin pembunuh peling efektif dalam hitungan waktu dibanding penguasa lain, tapi tetap, ia mencintai rakyatnya-Jerman, dengan doktrin sosialis-fasisnya, membangun ekonomi dan kemapanan rakyat Jerman bangkit dari keterpurukan perang dunia I. Sebrutal apapun Hitler ia punya konsepsi untuk membangun negaranya dan oleh sebagian besar rakyat di jamannya Hitler dipuja sebagai pahlawan Jerman.

Atau contoh lain pemimpin dictator yang masih hidup, Korea Utara. Digambarkan sebagai tiran demokrasi, anti kebebasan, pembatasan akses politik bagi kebanyakan warganya, dalam praktiknya tak segan memenjarakan bahkan membunuh rakyat yang tidak sejalan dengannya, sehingga melahirkan gerakan bawah rakyat anti rejim bagi warga Korut yang pro demokrasi, tapi tetap saja penguasa Korut melakukan tirani itu ia lakukan terhadap lawan politik yang tidak sejalan dengannya, dan Korea Utara paling tidak masih memiliki marwah sebagai Negara kuat dari intimidasi asing, dan sekali lagi sama seperti Hitler, se-diktatornya penguasa Korea Utara ia punya tujuan untuk membangun bangsa dan negaranya dengan konsep dan ideologinya.

Dan contoh terakhir, Orde baru, tidak akan melahirkan gerakan reformasi 1998 namanya jika saja Soeharto memimpin dengan tangan dan telinga terbuka bagi kritikan rakyat, Soeharto dikenal sebagai pemimpin Indonesia paling tiran dibanding yang lain- soal ini, sejarah sudah mencatat beberapa peristiwa yang dilakukan Soeharto. Dan sama seperti lainnya, sediktatornya Soeharto terhadap rakyat ia punya tujuan dan konsepsi pembangunan bagi negaranya, dan rakyat Indonesia pernah mengalaminya, stabilitas ekonomi, keamanan bahkan tanpa dipusingkan dengan kebrutalan politik elit. Para pekerja tetap bekerja, para petani bangga dengan sepetak tanah garapannya dan puas atas hasil pertaniannya, pengusaha kecil leluasa berniaga. Dan pribumi memiliki kelasnya sendiri.

Bukan berarti saya menganggap mereka lebih baik, tidak! Justru mereka harus dijadikan pembelajaran, bahwa tujuan pembangunan, tujuan mensejahterakan, tujuan terciptanya Negara kuat, tidak harus melalui jalan tiran dan diktatorian, Karena meskipun ia memuaskan banyak rakyat, akan ada kelompok lain yang tersakiti, paling tidak ada sedikit pelajaran- bahwa kediktatoran mereka adalah karena kecintaan mereka terhadap Negara dan rakyat, berdasarkan perspektif dan nilai ide yang mereka pahami.

Namun yang cilaka adalah, jika ada penguasa yang membangun Negara tanpa konsepsi kecintaan dan gagasan mencintai Negara dan rakyatnya. Rakyat akan dipandang sebagai sapi perah sumber ekonomi, rakyat dipandang sebagai halangan, bahkan lebih jauh, rakyat dipandang sebagai musuh, yang tak perlu kasih sayang penguasa. Maka jika sudah begini bersiaplah.

Petani akan kehilangan sumber pertaniannya, harga jual yang murah, biaya tanam yang mahal serta melonjaknya impor dari Negara lain, tinggal memunggu waktu kulit petani kita mengeriput dengan cepat, mengering dan tandus sama seperti lahannya. Kita tidak akan menikmati hasil pertanian kita, karena produk impor jauh lebih murah dan membanjiri pasaran. Bentuk liberalism ekonomi absurd yang tidak bisa kita pahami dengan falsafah Pancasila yang kita agungkan.

Para pekerja kita akan mati dipinggiran pabrik-pabrik besar asing, beserta anak-istrinya, karena ia dianggap tidak mampu bersaing dan beradaptasi dengan perkembangan industry yang digagas penguasa beserta investor pengusahanya, serbuan pekerja asing yang terus berdatangan tanpa border diperkuat pernyataan petinggi kita, “SDM lokal tidak siap bersaing!”.

Kita tidak akan menikmati hasil ikan dari laut kita, karena nelayan kita kalah bersaing dengan kapal asing yang lebih canggih dan dikawal armada perangnya dan kita tidak bisa protes karena barangkali nelayan asing sedang melakukan pengejaran ikan mereka yang lari ke perairan kita, hal yang tidak bisa kita lakukan jika ikan kita lari ke perairan asing.

Kita juga tidak akan menikmati gas dan energy murah. Karena meskipun minyak dunia sedang turun, namun turun harga bahan dan barang di Indoensia adalah hal yang tabu dan pamali. Warga +62 sepertinya haram menikmati harga murah. Jalan tol, listrik, biaya sekolah, kesehatan, pangan, biaya transportasi dan pajak yang mahal, kedepan saya curiga jangan-jangan nanti kita akan dikenai pajak bernafas.

Ditengah pandemi Copid 19, dimana rakyat sedang butuh-butuhnya akan cinta dan kasih sayang penguasa, tetapi apalah daya, kita memang tidak pernah dicintai, rezim anti kita—Rakyat.

Kita dilarang keluar, karena katanya kita akan menularkan penyakit terhadap orang kaya, meskipun tak banyak juga orang kaya yang mensupport orang miskin, Karena faktanya banyak orang miskin yang makan dengan sup air bening dan sediki beruntung menyantap mie instant hasil sumbangan sembako sebuah yayasan amal.

Kita disuruh iuran BPJS lebih tinggi lagi Disaat sebagian besar dari kita dirumahkan, bahkan banyak yang di PHK karena pabrik-pabrik yang tutup, biaya kesehatan kita makin mahal, memang benar kata orang, manusia miskin itu dilarang sakit. Presiden mengeluarkan perpres baru setelah perpres sebelumnya no 75 tahun 2019 tentang perubahan atas perpres no.82 tahun 2018 tentang tentang jaminan kesehatan dibatalkan MA, seolah tak menggubris putusan hukum, perpres no. 64 tahun 2020 pun keluar.

Rakyat kita sedang sekarat, karena harga –harga sembako melambung, biaya kesehatan makin mahal, ancaman keamanan yang terus meningkat, kelaparan yang makin merajalela karena sumber penghasilan tersendat (karyawan di PHK, warung dan pedagang kecil ditutup, pembatasan social dll), namun anehnya masih saja penguasa kita membuka rekening donasi dari rakyat untuk penanganan COPID 19.

Kita memang tidak sedang dijajah Jepang ataupun Belanda, kitapun tidak sedang berperang dengan senjata…tapi derita peperangan sedang kita alami, bukan karena Negara kita miskin, tapi karena penguasanya anti rakyat dan tidak pernah mencintai rakyatnya. Barangkali ini yang disebut kolonialisme era milenial. Menjajah dengan senyum dan tebar pesona.

Yudi Kosasih, M.H
Koordinator JAPRI (Jaringan Advokat Peduli Rakyat Indonesia)