JUMLAH kasus positif Covid-19 (virus corona) di Indonesia grafiknya terus naik. Sampai hari ini (Selasa 28/04/2020) angkanya mendekati 10.000 pasien. Perpukul 12.00 WIB hari ini, total jumlah kasus positif Covid-19 mencapai 9.511 pasien. Diprediksi jumlah ini akan merangkak naik seiring dengan masih belum totalnya publik mematuhi aturan “social distancing” dan “physical distancing” sebagai syarat penting mematikan laju perkembang-biakan Covid-19.

Terbitnya Permenkes No. 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dan Maklumat Kapolri Tentang Pencegahan Covid-19 memang memberikan pijakan regulatif bagi yudikatif untuk menertibkan publik. Setidaknya menjadi dasar hukum untuk menindak dan memberi sanksi kepada siapapun yang melanggar. Namun yang menarik, karena rujukannya adalah UU No. 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan, maka sanksinya adalah pidana penjara maksimal 1 tahun dan atau denda maksimal 100 juta.

Logikanya, terbitnya aturan dan himbauan harusnya dapat menekan penyebaran Covid-19. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Dalam waktu 9 hari (19-28 April) kenaikannya cukup signifikan, yakni mencapai 2.936 pasien. Perhari bertambah sekitar 327 pasien.

Mengapa bisa terjadi? Tentu ada banyak indikator yang menjadi penyebabnya. Salah satu yang menjadi sorotan penulis adalah terkait dengan buruknya komunikasi politik dipraktekan oleh elit-elit pemimpin negeri ini. Ada indikasi elit-elit pemimpin negeri ini sudah mulai fokus menjajagi Pilpres 2024, bahkan sebelum Covid-19 benar-benar mewabah. Munculnya drama-drama politik di tengah mewabahnya pandemi memberikan ilustrasi tentang hal itu.

Respon Lamban

Dari awal kasus Covid-19 mewabah di Wuhan (China), pemerintah tidak terlihat responsif menyikapinya. Padahal WHO sudah mengingatkan bahwa Covid-19 ini akan menjadi pandemi.

Ketidakresponsifan ini tercermin dari ketidakmatangan komunikasi politik pemerintah. Bahasa verbal dan nonverbal Presiden Jokowi hingga menteri dan juru bicaranya terindikasi menganggap enteng seperti menantang. Mulai tersadar setelah muncul satu-dua kasus yang diikuti rentetan kasus positif Covid-19 lainnya hingga mencapai lebih dari seribu kasus.

Langkah lamban dan cenderung menganggap enteng ini membekas di memori publik. Ditambah dengan pilihan kebijakan Covid-19 yang disinyalir terlalu berorientasi ekonomi politik, akhirnya memunculkan semacam ketidakpuasan publik. Meminjam uraian teoretik Shelley E. Taylor dalam “Health Psychology” (2006), kepuasan publik atas kesehatan dirinya didasarkan pada dua hal pokok, yakni pemahamannya pada masalah-masalah kesehatan yang dihadapinya dan ingatannya pada saran-saran medis yang diterimanya. Dua hal pokok yang ditekankan Taylor ini cenderung tidak menjadi fokus dalam komunikasi politik (kesehatan) pemerintah.

Jika komunikasi politik (kesehatan) dimaknai sebagai ikhtiar dan cara bagaimana menggunakan strategi dan prinsip komunikasi untuk menyebarluaskan informasi kesehatan yang dapat mempengaruhi individu dan publik agar dapat membuat keputusan yang tepat berkaitan dengan pengelolaan kesehatan (Liliweri, 2008), maka dua hal pokok ini yang sedari awal tidak terlihat jelas fokusnya dalam langkah-langkah antisipatif pemerintah.

Tersorot ada prinsip penting komunikasi yang terabaikan, terutama berkaitan dengan dimensi ethos, pathos dan logos dalam retorika komunikasi politik (kesehatan) pemerintah. Bagaimana publik dapat memaknai dan mengingat bahaya laten Covid-19 dengan benar hingga merasa puas dan lalu mematuhi anjuran dan aturan pemerintah, jika peran penting komunikasi politik (kesehatan) tidak menjadi fokus sejak dari awal. Celah ini yang membuka peluang masuknya kritikan tajam pada pemegang kekuasaan, hingga memunculkan drama-drama politik.

Dramaturgisme

Diakui atau tidak, kehidupan politik hari ini sudah seperti interaksi kehidupan di swalayan. Ada penjual, pembeli, barang yang dikemas unik, dan etalase yang didesain menarik. Pembeli umumnya lebih tertarik memilih kemasan unik dan etalase menarik dibandingkan kualitas dan harga. Rasionalisanya dalam kehidupan politik, kemasan dan etalase politik dianggap lebih menarik dibandingkan prestasi faktual dan gagasan brilian. Konteks realitas ini yang menguatkan para aktor politik Pilres 2024 untuk tetap mengandalkan “gimmick”, “framming”, “play victims”, atau bahkan “hoax”.

Dalam perspektif interaksi-simbolik, realitas mensiratkan prinsip psikologi sosial yang disebut Horton Cooley (1902) sebagai “cermin diri”, dimana seseorang mengevaluasi dirinya sendiri atas dasar sikap dan perilaku orang lain terhadapnya. Dalam penegasan George Herbert Mead, sebelum bertindak, seseorang biasanya membayangkan dirinya dalam posisi orang lain beserta harapan-harapannya, dan mencoba memahami apa yang diharapkan orang tersebut. Realitas itu mengilhami Erving Goffman merumuskan dramaturgisme sebagai perspektif penting dalam memahami keunikan interaksi-simbolik manusia. Bagi Goffman, selalu ada interaksi yang berbeda ketika seseorang ada di “panggung-depan” dan “panggung-belakang”.

Pilpres 2024 itu waktunya masih teramat lama. Namun, disadari ataupun tidak, publik sudah disuguhi tayangan beragam dramaturgisme dari aktor-aktornya. Publik mencatat rentetan drama politik yang mensiratkan beragam “gimmick”, “framming”, “play victims”, atau bahkan “hoax” yang saling beradu dan saling menyudutkan antara satu aktor dengan aktor lainnya. Yang menyakitkan bagi publik adalah drama-drama politik tersebut diproduksi dan dipublis massif di tengah publik sedang bersusah-payah melawan dahsyatnya wabah Covid-19 yang grafiknya tidak kunjung menurun.

Publik tentu belajar dari pengalaman masa lalu, sehingga dapat memilah-milah mana kebenaran yang faktual dan mana yang sekedar dramaturgisme. Publik tentu akan menyimpan di memorinya masing-masing, mana aktor-aktor politik yang benar-benar bekerja serius melawan Covid-19 dan mana yang sekedar berniat menangguk keuntungan politik dari Covid-19. Covid-19 harus menjadi penanda penting bagi publik untuk dapat memilih dan memilah pemimpin politik autentik di Pilpres 2024 nanti.

Penulis: Asep Gunawan
Peminat Komunikasi Politik dan Pegiat Literasi Falsafi,
Founder Asgun Institute, Dewan Fakar ICMI Orda Purwakarta