Pulau Terluar Indonesia Terancam Abrasi, DPD RI Minta Pemerintah Segera Atasi

KESATU.CO - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia meminta pemerintah memberi perhatian serius terhadap permasalahan abrasi yang terjadi di pulau terluar Indonesia.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komite I DPD RI Filep Wamafma saat menerima perwakilan masyarakat Pulau Meosbefondi dan Kepulauan Mapia di Gedung DPD, Selasa (14/2/2023).

Filep mengatakan Komite I DPD RI menemukan beberapa fenomena di perbatasan pulau terluar Indonesia.

Baca Juga: Tarif Air Baku Naik, DPRD Purwakarta Tidak Setuju dan Minta Ditinjau Ulang

Dirinya mencontohkan seperti masyarakat di Pulau Meosbefondi dan Kepulauan Mapia yang merasa keselamatan wilayahnya terancam lantaran abrasi yang semakin parah.

“Kondisi pulau mengalami abrasi yang cukup tinggi sehingga mempengaruhi mundurnya garis pantai pulau terluar di Kabupaten Supiori," ujarnya.

Menurut Filep, jika terus dibiarkan akan semakin parah dan mengancam kehidupan masyarakat setempat.

Baca Juga: Wow! Peresmian Jaringan Pemred Promedia Bakal Dihadiri Sejumlah Mentri, Ini Jadwalnya

Pihaknya mendesak pemerintah untuk segera membangun talaud pelindung agar mencegah abrasi yang terus terjadi.

“Kepada menteri yang terkait akan kami undang bersama dalam rapat kerja untuk membahas pembangunan talaud yang kami harapkan bisa dilakukan tahun ini,” ujarnya.

Komite I DPD RI juga akan menjembatani komunikasi antara Pemkab Supiori dengan Kemendagri atau BNPP maupun Menteri Desa dan PDTT agar kendala dan masalah pembangunan dan pemenuhan kesejahteraan di Pulau Meosbefondi dapat diatasi.

“Komite I DPD RI juga akan melakukan advokasi kepada Pemprov Papua supaya dialokasikan anggaran pada tahun ini untuk pembangunan talaud. Tujuannya agar batas wilayah tidak semakin hilang,” ujar Filep.

Dia menambahkan Komite I DPD RI akan turut mengawasi pembangunan dan pelayanan publik di Pulau Meosbefondi dan Kepulauan Mapia. ***