Pelatihan offline akan mulai dilaksanakan di sepuluh Provinsi yakni, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sumatra Utara, Sulawesi Selatan, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Papua.
“Ini pelatihannya secara offline secara bertahap diawali di sepuluh provinsi dan ini pembukaan gelombang pertamanya dilakukan di triwulan I-2023,” ungkapnya.
Baca Juga: Viral Video Diduga Seorang Perempuan Pelakor di Aceh Dihukum Cambuk Disaksikan Warga
Besaran bantuan Program Kartu Prakerja 2023 yang akan diterima peserta juga mengalami penyesuaian menjadi Rp 4.2 juta,- per orang.
Dengan rincian berupa bantuan biaya pelatihan sebesar Rp3,5 juta, insentif pascapelatihan Rp 600 ribu yang diberikan sebanyak satu kali, serta insentif survei sebesar Rp100 ribu untuk dua kali pengisian survei.
Baca Juga: Pola Gacor Banjir Scatter dan Perkalian x500 Jadi Incaran Player Slot Kakek Zeus, Ternyata,,,
Selain itu, pemerintah juga meningkatkan batas minimal durasi pelatihan menjadi 15 jam.
Airlangga menyampaikan, pada tahap awal dialokasikan anggaran sebesar Rp2,67 triliun untuk mencapai target sebanyak 595 ribu orang.
Sedangkan untuk sisa target sebesar 405 ribu orang, pemerintah akan mengajukan tambahan kebutuhan anggaran sebesar Rp1,7 triliun.
Baca Juga: Cek Fakta : Viral Pria Asal Kalimantan Pamer Saldo ATM 500 T Hingga Jokowi Ketemuan
Airlangga menyampaikan, implementasi skema normal ini akan menyasar sejumlah bidang pelatihan keterampilan tertentu yang paling dibutuhkan di masa kini dan mendatang.
Pelatihan ini merujuk pada berbagai kajian mengenai pasar kerja mendatang dalam Indonesia’s Critical Occupation List, Indonesia’s Occupational Tasks and Skills, Studi World Economic Forum “Future Job Report”, serta Riset Indonesia Online Vacancy Outlook.
Baca Juga: Cek Fakta : Viral Pria Asal Kalimantan Pamer Saldo ATM 500 T Hingga Jokowi Ketemuan
Pemerintah berharap agar berbagai lembaga pelatihan dapat berpartisipasi menjadi bagian dalam ekosistem Prakerja dengan mengikuti sejumlah asesmen dan seleksi yag telah ditentukan.
“Pemerintah juga mengajak partisipasi masyarakat dengan skema kemitraan yang merupakan (wujud) Public Private Partnership (PPP) di bidang pengembangan SDM di Indonesia,” tandasnya.
