DPRD Jabar Minta Pemprov Perbanyak Kuota Perbaikan Rutilahu Tahun Anggaran 2023

KESATU - Anggota DPRD Jabar, Abdul Jabar Majid, meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperbanyak kuota perbaikan rumah tidak layak huni pada 2023 dan tahun selanjutnya.

Bertambahnya jumlah penduduk Indonesia, sekaligus menambah kebutuhan papan yakni rumah.  

Di Jawa Barat sendiri, tidak sedikit masyarakat yang menempati rumah tidak layak huni. Hal ini membuat DPRD Jawa Barat bergerak cepat mengatasi hal itu.

Baca Juga: Begini Kata Wakil Wali Kota Sukabumi Tentang Pemilu 2024

"Hal ini dilakukan supaya jumlah rumah tidak layak huni di Jabar dapat menurun secara signifikan dengan cepat. Memang dibutuhkan political will yang tinggi dalam hal ini," kata anggota dewan dari daerah pemilihan Kabupaten Bekasi ini, Kamis (17/11).

Ia menuturkan setiap tahun ada saja permohonan perbaikan rumah tidak layak huni dari masyarakat.

Sudah saatnya, kata Abdul Jabar, pemerintah meningkatkan jumlah rumah tidak layak huni yang mendapat program renovasi setiap tahunnya.

Baca Juga: Puluhan Pelajar Sukabumi Dites Urine, Ini Hasilnya!

"Pandemi sudah mereda dan perekonomian kembali berjalan. Tidak ada alasan lagi dengan keterbatasan anggaran karena Covid-19. Saatnya meningkatkan jumlah renovasi rumah," tuturnya.

Ia mengatakan selain kuota rumah yang akan direnovasi, peningkatan pun harus dilakukan dalam hal besaran bantuan yang diberikan dalam setiap rumahnya.

Jangan sampai, katanya, bantuan ini terus disebut sebagai dana stimulan belaka.

Baca Juga: Tak Bisa Dihindari, Farhan Sebut OSO Bantu Pemerataan Digital

"Karena pada akhirnya masyarakat yang mendapat bantuan malah harus mengeluarkan dana lebih besar dari bantuan yang diberikan. Jangan hanya stimulan, harusnya bisa lebih besar anggarannya," ujarnya.***