KESATU.CO- Prof. Jimly Asshiddiqie menyebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak memenuhi syarat untuk menjadi calon wakil presiden (cawapres) di Pilpres 2024.
Jimly Asshiddiqie beralasan, Jokowi sudah menjabat presiden dua periode, dengan begitu, ia tidak bisa maju lagi sebagai calon wakil presiden untuk periode berikutnya.
Tidak hanya dari sisi hukum, menurut Jimly Asshiddiqie, dari sisi etika pun Jokowi sudah tidak memenuhi jadi cawapres di Pilpres 2024.
“Iya, tidak bisa jadi cawapres baik dari segi hukum maupun etika,” ujar Jimly Asshiddiqie, Jakarta, Kamis, 15 September 2022.
Baca Juga: Wow, Rachmat Irianto Bersih dari Hukuman Dalam 9 Pertandingan
Aturan tersebut dia, tertuang dalam Pasal 7 UUD 1945 yang berbunyi: “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.”
Perundang-undangan tersebut tidak boleh hanya dibaca secara harfiah, melainkan harus dibaca secara sistematis dan kontekstual.
Selain itu dalam Pasal 8 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi: “Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.”
Baca Juga: Kakang Rudianto dan Robi Darwis Resmi Memperkuat Timnas di Kualifikasi Piala Asia U-20
Jika Jokowi jadi Wapres 2024, maka Pasal 8 ayat 1 UUD 45 tidak dapat dilaksanakan karena akan bertentangan dengan Pasal 7 UUD 1945.
“Makanya tidak ada tafsir lain yang mungkin kecuali bahwa Jokowi tidak memenuhi syarat untuk menjadi cawapres dalam Pilpres 2024 nanti,” tegas dia.
Pernyataan Jimly ini menanggapi Juru Bicara MK Fajar Laksono yang mengatakan tak ada peraturan yang melarang presiden dua periode maju sebagai cawapres.
“Kalau itu secara normatif boleh saja. Tidak ada larangan, tapi urusannya jadi soal etika politik saja menurut saya,” kata Fajar.***
Baca Juga: KPU Kota Bandung Diduga Lakukan Pelanggaran Administrasi Kegandaan Anggota Partai Politik
Artikel Terkait
Punya Target 18 Kursi , Partai Demokrat Jabar Gencar Turun ke Masyarakat hingga Jualan Isu Kenaikan BBM
Jelang Pileg 2024, Kader Partai Demokrat Jabar Mulai Turun ke Masyarakat
Partai Demokrat Jabar Optimis Bisa Raup 18 Kursi di Pileg 2024
Partai Demokrat Jamin Tak Ada Mahar Politik, Bacaleg Hanya Dibebankan Cost Politik
Partai Demokrat Jamin Bacaleg yang Mendaftar ke Partai Besutan SBY Bebas Mahar, Tapi….
Partai Demokrat Jabar : Mahar Politik Tak Jamin Bacaleg Lolos Penjaringan
Partai Demokrat Jabar Klaim Mahar Politik Tak Jamin Bacaleg Lolos di Penjaringan Tahap Awal
Pengamat Sebut Jokowi Terutama PDIP Semakin Dibenci Rakyat Gara-gara Kenaikan BBM
Kenaikan BBM Bersubsidi Buat Citra Jokowi dan PDIP Buruk
Hadapi Pemilu 2024, Bawaslu Siapkan Berbagai Strategi