• Senin, 3 Oktober 2022

DPRD Jabar Usulkan Pergub Tentang Pungutan untuk Cegah Pungli

- Rabu, 6 Juli 2022 | 11:40 WIB
DPRD Provinsi Jawa Barat menggelar gelar Rapat Paripurna dengan agenda Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) I Pembahasan Persetujuan bersama tentang usulan Pembentukan Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru Kabupaten Cianjur Selatan, Kabupaten Tasikmalaya Selatan dan Garut Utara, yang bertempat di Gedung DPRD Jabar. Jumat, (11/2/22).
DPRD Provinsi Jawa Barat menggelar gelar Rapat Paripurna dengan agenda Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) I Pembahasan Persetujuan bersama tentang usulan Pembentukan Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru Kabupaten Cianjur Selatan, Kabupaten Tasikmalaya Selatan dan Garut Utara, yang bertempat di Gedung DPRD Jabar. Jumat, (11/2/22).

KESATUCO - Dugaan pungutan liar PPDB SMA/SMK Jabar 2022 tersebut, DPRD dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tak ingin kecolongan lagi.

"Untuk mencegah Pungli (pungutan liar, red) makanya kemudian kami sekarang membuat Pergub tentang pungutan terhadap siswa," ujar Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Abdul Harris Bobihoe, kepada wartawan, Selasa (5/7/2022).

Harris menjelaskan, Pergub tentang Pungutan itu pertama melarang pungutan selain yang dibolehkan. Karena, ada beberapa pungutan yang boleh yakni dilakukan  Komite Sekolah.

Namun, kata Harris, komite tersebut ketika melakukan pungutan harus menampung usulan dari orang tua. 

"Kan banyak orang tua yang punya uang bertanya kalau saya mau nyumbang segala macam yang diperlukan siswa kemana," katanya.

Pergub tentang pungutan ini, kata dia, usulan atau inisiatifnya berasal dari dewan. Ia berharap, Pergub segera dibuat. Sehingga, pada bulan-bulan Juli ini segera ditandatangani oleh Gubernur Jabar.

"Kita harapkan cepat jadi sebelum PPDB 2022 selesai sudah ada gambaran," katanya.

Pergub tentang pungutan ini, kata dia, usulan atau inisiatifnya berasal dari dewan. Ia berharap, Pergub segera dibuat. Sehingga, pada bulan-bulan Juli ini segera ditandatangani oleh Gubernur Jabar.

"Kita harapkan cepat jadi sebelum PPDB 2022 selesai sudah ada gambaran," katanya.

Harris mengakui, PPDB Jawa Barat 2022 tidak dipungkiri masih ada hal yang seharusnya tidak terjadi. Di antaranya,  masih ada oknum orang tua yang menitipkan anaknya pada oknum pejabat termasuk pada anggota dewan.*** 

Halaman:

Editor: Ipan Sopian

Tags

Terkini

Iis Turniasih Tagih Janji Pemprov Jabar Tunaikan RPJMD

Rabu, 28 September 2022 | 09:05 WIB

Anggota DPRD Jabar Monitoring Pelaksanaan ANBK 2022

Rabu, 28 September 2022 | 08:40 WIB

Bawaslu Incar Puluhan Orang, Kamu Kah?

Rabu, 21 September 2022 | 14:47 WIB

Ono Surono Buka Lomba Inovasi Menu Berbasis Pangan Lokal

Minggu, 18 September 2022 | 13:14 WIB

Hadapi Pemilu 2024, Bawaslu Siapkan Berbagai Strategi

Rabu, 14 September 2022 | 14:58 WIB
X