Ombudsman Jawa Barat Sebut Selama 5 Tahun Masyarakat Banyak Mengadu Soal Maladministrasi Pemda

- Jumat, 1 Juli 2022 | 17:41 WIB
Kepala Perwakilan Ombudsman  Jawa Barat Dan Satriana (tengah) */ (Ombudsman Jawa Barat/)
Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Barat Dan Satriana (tengah) */ (Ombudsman Jawa Barat/)

KESATU.CO- Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Jawa Barat, Dan Satriana mengungkapkan, laporan pengaduan terkait substansi pemerintah daerah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Selama kurun waktu 5 tahun tersebut, masyarakat di Jawa Barat banyak mengadukan soal maladministrasi.

Pengaduan maladministrasi yang banyak diadukan masyarakat Jawa Barat tersebut diantaranya; penundaan berlarut, tidak memberikan pelayanan, penyelenggara layanan tidak kompeten, penyalahgunaan wewenang hingga penyimpangan prosedur.

Baca Juga: Harga Bahan Pokok di Kota Bandung Masih Mahal Jelang Idul Adha, Pemkot Bandung Sebut Gara-Gara Cuaca

Hal ini disampaikan Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Jawa Barat, Dan Satriana saat acara Rapat Kerja Komisariat Wilayah Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Komwil Forsesdasi) Provinsi Jawa Barat di Kota Bandung, belum lama ini.

“Pada saat ini pengaduan masyarakat merupakan aspek yang tidak dapat dipisahkan dari pelayanan publik,” tutur dia dalam siaran pers Ombudsman Provinsi Jawa Barat diterima KESATU.CO di Bandung, Jumat, 1 Juli 2022.

Dan Satriana mengingatkan, paradigma terhadap pengaduan masyarakat kini harus segera diubah oleh penyelenggara pelayanan.

“Pengaduan masyarakat harus dilihat sebagai masukan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik yang dijalankan oleh penyelenggara layanan kepada masyarakat sebagai penerima layanan,” kata dia.

Baca Juga: Harga Minyak Goreng Curah Kembali Normal di Kota Bandung, Tapi Sembako Tetap Mahal

Ia memahami jika kendala dalam proses pemeriksaan laporan substansi pemerintah daerah terletak pada perbedaan pola pikir (mindset) dan kehendak (will) antara penyelenggara, atasan unit kerja, dan pelaksana pelayanan yang berakibat pada waktu penyelesaian laporan yang cukup lama.

“Untuk mempercepat penyelesaian pengaduan dan laporan pelayanan publik tersebut diperlukan koordinasi dengan sekretaris daerah sebagai penanggungjawab pelayanan publik dan penguatan pengelolaan pengaduan internal pemerintah daerah,” ucap dia.

Sementara Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Setiawaan Wangsaatmaaja dalam Rapat Kerja Komisariat Wilayah Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Komwil Forsesdasi) Provinsi Jawa Barat menyinggung soal tantangan untuk mewujudkan iklim transformasi kelembagaan menuju adchocracy dan reformasi birokrasi 5.0.

Baca Juga: Sempat Bertemu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad Tak Menyangka Tjahjo Kumolo Meninggal Dunia

Tantangan tersebut tidak dapat dihadapi dengan pola birokrasi yang tradisional dengan panjangnya birokrasi seperti saat ini.

“Untuk mewujudkan transformasi tersebut pengelolaan birokrasi di Jawa Barat harus berubah dan memperkuat sinergitas, serta kolaborasi antara pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota di Jawa Barat,” kata dia. ***

Halaman:

Editor: Fitri Rachmawati

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Di Sukabumi, Ketua PWI Kena Doorstop Pejabat

Kamis, 9 Februari 2023 | 16:02 WIB

Pemkot Sukabumi Dorong Pengembangan Bambu

Kamis, 9 Februari 2023 | 08:31 WIB

Musrenbang Kecamatan, Fahmi : 70 Persen Usulan Fisik

Jumat, 3 Februari 2023 | 16:23 WIB

Demi Rekor MURI, Wali Kota Langsung Turun Tangan

Jumat, 3 Februari 2023 | 15:47 WIB

Halaqoh Kebangsaan PCNU Kabupaten Purwakarta

Kamis, 19 Januari 2023 | 07:31 WIB

Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika Buka ITB JIT 2023

Minggu, 15 Januari 2023 | 14:20 WIB

Bupati Purwakarta Hadiri Haul Akbar Amma Sindangpanon

Sabtu, 14 Januari 2023 | 17:08 WIB
X