Sukabumi Tinggi Potensi Sengketa Proses Pemilu, Bawaslu Jabar Tekankan Ini

KESATU.CO - Anggota Bawaslu Jawa Barat Yulianto menekankan lembaga pengawas pemilu di Kota Sukabumi untuk meningkatkan koordinasi. Baik dengan parpol maupun KPU Kota Sukabumi.

Menurutnya, koordinasi yang kuat akan menekan adanya potensi sengketa prose pemilu di Kota Sukabumi.

"Semakin kuat koordinasi oleh Bawaslu ke KPU dan parpol, potensi sengketa proses pemilu bisa ditekan. Jadi, koordinasi merupakan sebuah keharusan," ujarnya saat menghadiri rakor sengketa proses pemilu yang diselenggarakan Bawaslu Kota Sukabumi, Jumat, 20 Mei 2022.

Baca Juga: Klaim Kode Redeem AOV 20 Mei 2022, Dapatkan Hadiah Gratis Dari Garena

Apalagi, potensi sengketa proses pemilu di Kota Sukabumi tinggi. Mengingat, ruang bermain partai politik (parpol) di Kota Sukabumi sangat kecil. Sementara jumlah parpolnya, sama dengan daerah lain.

"Kota Sukabumi hanya terbagi ke dalam tiga dapil. Sehingga, ruang bermain parpol sedikit. Jadi, potensinya lebih banyak," ucapnya.

Menurutnya, potensi paling besar dalam sengketa proses pemilu dimulai dari pencalonan. Sebab, itu awal seseorang menjadi peserta pemilu.

Baca Juga: Tukarkan Kode Kode Redeem FF 7 Mei 2022, Dapatkan Loot Crate dan Skin Senjata

"Selain itu, masalah penggunaan an penerimaan dana kampanye turut berpotensi besar dalam sengketa proses pemilu," ungkapnya.

Koordinator Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Sukabumi Yasti Yustia Asih mengatakan, rakor ini menjadi strategi awal lembaga pengawas pemilu dalam hal pencegahan.

Sebab, ke depannya, akan ada kunjungan ke setiap parpol untuk menjelaskan mekanisme terperinci ketika ada sengketa proses pemilu.

Baca Juga: Pasca Latihan, Kebugaran Para Pemain Persib Semakin Meningkat

"Rakor dengan KPU dan parpol ini menjadi langkah awal. Nanti, kita jelaskan tahapan demi tahapan pelaporan sengketa proses pemilu," bebernya.

Selain itu, SDM Bawaslu pun terus diasah melalui berbagai pelatihan. Hal itu sebagai persiapan ketika ada senketa proses pemilu di kemudian hari.