DPRD Jabar Nilai Aplikasi Sapawarga Bantu Masyarakat Dapatkan Migor

KESATU - Kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng (migor) di masyarakat masih menjadi persoalan yang belum dapat diselesaikan. Walaupun, Pemerintah Pusat telah telah memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) migor selama tiga bulan untuk kelompok masyarakat tertentu dan Pedagang Kaki Lima (PKL).

Ketua Komisi V DPRD Jabar, Abdul Harris Bobihoe mengungkapkan, aplikasi Sapawarga besutan Pemprov Jabar dinilai cukup membantu masyarakat untuk mendapatkan migor. Meskipun persoalan migor tidak menjadi kewenangan pemerintah daerah.

"Saya kira ini solusi yang terbaik. Insyaallah kami dari DPRD terus mendukung ini," ungkap Harris di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Sabtu (16/4).

Baca Juga: Mundur dari PSI, Tsamara Amany Pamer Foto Bareng Luhut Binsar Panjaitan, Sinyal Merapat ke Golkar?

Harris mengaku saat dirinya dan anggota DPRD Jabar lainnya berkunjung ke Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing, masih banyak masyarakat yang mengeluhkan migor. Bahkan, masyarakat lebih memilih migor dibandingkan sarung lebaran.

"Ketika kami datang ke Dapil masing-masing, melihat masyarakat mengeluhkan tentang migor. Bahkan ketika kami menawarkan sembako atau sarung ke masyarakat, mereka lebih memilih migor saja," ucapnya.

Selain itu, ia mendukung langkah Gubernur Jabar, Ridwan Kamil yang menggunakan dana BTT untuk mensubsidi migor curah, selain digunakan untuk penanganan pandemi Covid-19.

Baca Juga: Peringatan Dini BMKG, 15 Wilayah di Jabar Berpotensi Diterjang Hujan Lebat Disertai Kilat dan Angin Kencang

"Tadi Pak Gubernur mengatakan, dana untuk subsidi diambil dari BTT, dan saya sangat setuju. BTT memang disiapkan untuk ini di samping memang untuk Covid-19," ucapnya.