Pemilu Ditunda, Partai Demokrat Jabar Sebut Hanyalah Upaya ‘Akal-Akalan’

KESATU.CO- DPD Partai Demokrat Jawa Barat tegas menolak wacana penundaaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Lantaran Demokrat Jawa Barat melihat penundaan Pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden hanyalah upaya mengakali yang akhirnya akan menimbulkan kesewenang-wenangan.

Jauh lebih mengerikan dari orde baru, jika akhirnya Pemilu 2024 ditunda atau masa jabatan presiden diperpanjang.

Baca Juga: Futsal Pro League 2021: Link Live Streaming Pendekar United vs DB Asia Jabar

“Sekarang tiba-tiba tanpa alasan yang jelas masa jabatan presidennya ingin ditambah melalui upaya akal-akalan penundaan pemilu, jauh lebih mengerikan dari orde baru kan,” tegas Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat Asep Wahyuwijaya, Bandung, Minggu, 27 Februari 2022.

Menurut dia, wacana penundaan Pemilu 2024 di tengah kondisi pandemi dan ekonomi yang belum pulih dinilai sebagai upaya memperpuruk tatanan negara.

Hal yang sama pun pada wacana perpanjangan masa jabatan presiden dinilai akan merusak semangat reformasi.

Baca Juga: Futsal Pro League 2021: Link Live Streaming Pendekar United vs DB Asia Jabar

“Kita sangat jelas dan terang benderang menolak dengan tegas usulan ini, karena tidak ada alasan yang kuat sama sekali untuk dilakukan penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden,” kata dia.

“Mau atas nama alasan etik, filosofis, maupun sosiologis, tak ada dasarnya sama sekali. Semua hasil survei menunjukan keadaan menolak penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan atau periodisasi masa jabatan presiden itu kan,” sambung dia.

Lebih lanjut ia mengatakan, secara historis, apalagi sebelum era reformasi dan saat orde baru berkuasa saja pemilu tak pernah diundurkan. Setelah reformasi malah pernah dipercepat.

Baca Juga: Lebih dari 100.000 Subscriber Farida Nurhan ‘Walk Out’ Buntut Unfollow Fuji dan Bela Mayang

“Pada zaman orde baru, pemilunya tetap lima tahun sekali, hanya Pak Harto bisa terus berkuasa karena memang tafsir konstitusi soal periodisasi masa jabatan presiden saat itu tak dibatasi,” kata dia.

Dengan adanya reformasi, katanya, maka masa jabatan presiden akhirnya dikoreksi, dibatasi, menjadi hanya dua kali. Ia pun kemudian mempertanyakan alasan usulan pengunduran pemilu tersebut.

Ia menyatakan jika upaya penundaan pemilu dilakukan sebagai cara untuk memanjangkan masa jabatan presiden, maka ibaratnya bangsa ini sedang mencoba untuk membuka kotak pandora yang akan mengeluarkan banyak keburukan yang merusak tatanan berbangsa dan bernegara.