Kopertoku, Dorong ASN Kota Bandung Belanja di Koperasi

KESATU.CO- Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB) meluncurkan program Koperasi Tokoku (Kopertoku).

Koperasi Tokoku atau Kopertoku merupakan tempat belanja khusus untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Bandung.

Program Kopertoku dibuat KPKB bertujuan supaya ASN Kota Bandung mulai berbelanja di koperasi milik Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, dan tidak lagi berbelanja di supermarket atau minimarket lainnya.

Baca Juga: Pemkot Bandung Lantik Sejumlah Pejabat Fungsional Ahli, Berikut Daftar Nama Pejabat yang Dilantik

“Tujuan Kopertoku ini agar para ASN yang biasanya belanja bulanan di minimarket bisa beralih menuju ke unit usaha pemerintah,” tutur Ketua KPKB Yaya Sunarya dalam siaran pers Humas Pemkot Bandung, Bandung, Kamis, 24 Februari 2022.

Menurut Yaya Sunarya, Kopertoku mengusung prinsip oleh kita untuk kita sebagai tempat belanja khusus untuk ASN Kota Bandung.

Kopertoku juga menyediakan aplikasi untuk mempermudah berbelanja, memudahkan proses pemesanan paket sembako.

Baca Juga: Tinjau PTDI, Dubes Amerika Serikat Bahas Kerja Sama Perawatan dan Modernisasi Pesawat oleh Perusahaan Amerika

“Jadi, nanti konsumen tidak perlu datang ke toko langsung,” kata dia.

Untuk harga produk di Kopertoku jelas dia, KPKB akan menyesuaikan harga paket sembako untuk bisa bersaing dengan pasar.

“Prinsipnya, kita akan memberikan harga lebih murah agar tidak membebani para anggota,” jelas dia.

Baca Juga: Update Peringatan Dini Hujan Disertai Kilat dan Angin Kencang Berpotensi di Wilayah ini

Selain harga akan disesuaikan dengan harga pasar. Harga produk untuk setiap paket sembako di Kopertoku pun akan disesuaikan dengan masing-masing golongan ASN.

Seperti ASN untuk golongan IV akan memperoleh pilihan paket sejahtera 1. Sedangkan Golongan III mendapatkan paket sejahtera 2. Golongan II bisa memilih paket sejahtera 3, dan golongan I memperoleh paket sejahtera 4.

“Nilai harga jualnya akan berbeda-beda. Barangnya nanti kami (KPKB) yang sediakan. Untuk lokasinya sendiri, sementara akan berdasarkan perangkat daerah masing-masing wilayah,” tambah dia.