Gelar Reses di Indramayu, Kasan Basari Prioritaskan Program Rutilahu

KESATU - Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) masih menjadi aspirasi prioritas khususnya di Desa Anjatan Baru, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu.

Menurut anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Dapil XII (Kota/Kabupaten Cirebon Dan Kab. Indramayu) dalam Kegiatan Reses I Tahun Sidang 2021-2022, Kasan Basari, rutilahu menjadi salah satu program yang langsung dapat dirasakan masyarakat.

Ia mengatakan rutilahu bagian dari yang terpenting dalam aspirasi yang disampaikan dibandingkan dengan infrastruktur jalan.

Baca Juga: Mendadak Minta Apartemen ke Ria Ricis, Atta Halilintar Tegusr Aurel Hermansyah

Kabupaten Indramayu telah mendapatkan usulan rutilahu sebanyak 2056 unit, kemudian mengusulkan kembali untuk perubahann sebanyak 600an unit. Selain itu ada juga tahapan musrenbang yang disesuaikan dengan mekanisme dan kewenangan dalam pelaksanaannya.

"Ini bukan berarti jalan tidak menjadi priroitas, tetapi rutilahu lebih dirasakan langsung masyarakat," ucapnya di Desa Anjatan Baru, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu, Jumat (3/12/2021).

Dia menambahkan, kegiatan reses ini merupakan amanah masyarakat yang harus diperjuangkan.

Baca Juga: Gelar Reses I, Jajang Rohana Serap Keluhan Warga Terkiat Air Bersih di Soreang

Sebagai wakil dari masyarakat, harus berupaya dengan mengerahkan kemampuan dan mengikuti peraturan yang sudah kita ikuti. Termasuk dalam sumpah jabatan bahwa anggota dewan wajib untuk membantu masyarakat.

"Bahwa aspirasi masyarakat ini sebagai amanah yang harua diperjuangkan dengan sungguh-sungguh," katanya.

Di singgung soal protokol kesehatan, Kasan menjelaskan, pandemi Covid 19 belum ada yang mengetahui kapan pastinya dinyatakan berakhir.

Baca Juga: Gelar Reses, Neng Madinah Tampung Aspirasi Warga di Tasikmalaya

Karena itu, melalui kegiatan tersebut juga mengimbau warga agar tetap menerapkan dan disiplin dalam protokol kesehatan.

"Ini sebagai penjemputan takdir, kalau ingin ditakdirkan baik maka masyarakat harus mau mengkuti aturan pemerintah dalam menerapkan protokol keaehatan," tutupnya.***