• Minggu, 25 September 2022

Lewat SPIP, Pemkab Purwakarta Bertekad Wujudkan Good Governance dan Clean Government

- Senin, 29 November 2021 | 10:21 WIB
Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika
Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika

KESATU - Dengan menjalankan sistem pemerintahan yang efektif, adil, jujur, transparan dan akuntabel. Jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta bertekad mewujudkan Good Governance dan Clean Government, salahsatunya dengan mengimplementasikan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).


Demikian disampaikan Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika pada agenda Konsolidasi Persiapan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 di Hotel Harper Bungursari, Purwakarta, belum lama ini.


"Dalam rangka mewujudkan Purwakarta Istimewa, setidaknya ada empat misi yang menjadi prioritas kami, salah satunya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan profesional. Dan untuk mewujudkan misi tersebut, harus ada komitmen bersama antara pemerintah dan seluruh stakeholder," kata Ambu Anne.

Baca Juga: BIN Sabet Penghargaan di GSM Award 2021

Menurutnya, SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya efektivitas dan efisiensi tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara atau aset daerah dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.


"SPIP merupakan alat kendali untuk mencapai tujuan bagi instansi pemerintah sebagaimana diamanatkan oleh PP nomor 60 tahun 2008 tentang SPIP. Tuntutan terwujudnya pemerintahan yang transparan dan akuntabel merupakan cita-cita yang perlu didorong dan upayakan sebagai representasi atau bentuk pertanggungjawaban sebagai penyelenggara pemerintahan kepada masyarakat," kata Ambu Anne.


Ia juga menegaskan, semangat reformasi birokrasi adalah modal dasar untuk mendorong implementasi SPIP di Kabupaten Purwakarta.

Baca Juga: Pemkot Sukabumi Kesulitan Turunkan Level PPKM?

"Pada prinsipnya reformasi birokrasi dimaknai sebagai penataan ulang terhadap sistem tata kelola pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas sehingga dalam rangka mewujudkan good coorporate governance dan clean government dibutuhkan komitmen yang kuat bukan hanya dari kepala daerah tetapi seluruh kepala OPD beserta jajarannya," ujarnya.

Halaman:

Editor: Riana Afriadi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Pemkab Sukabumi Ngebet Pertahankan Swasti Saba Wistara

Kamis, 22 September 2022 | 20:38 WIB

Fly Over Kopo Siap Uji Coba Fungsi Kelayakan Rabu Malam

Selasa, 20 September 2022 | 10:07 WIB

Marwan Minta Anak Buahnya Lebih Inovatif

Senin, 19 September 2022 | 14:51 WIB

Rp9,2 Miliar Disiapkan Pemkot Bandung untuk BLT UMKM

Jumat, 16 September 2022 | 16:45 WIB

Pemkot Sukabumi Terus Dorong Ekraf, Ini Alasanya!

Rabu, 14 September 2022 | 12:21 WIB
X