KESATU.CO - Kementerian PPN/Bappenas menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 di Hotel Holiday Inn, Bandung pada Kamis (7/6/2023).
Tujuan kegiatan ini yakni untuk menjaring aspirasi masyarakat pada bidang pendidikan serta mempertajam rancangan awal RPJPN tahun 2025-2045.
Mengingat, saat ini Kementerian PPN/Bappenas sedang menyusun RPJPN baru untuk mendeskripsikan target dan sasaran pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.
RPJPN ini akan menjadi acuan dan pedoman bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), serta dijabarkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas, Amich Alhumami mengatakan, RPJPN baru dirancang untuk mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045 melalui delapan visi pembangunan dan 17 arah pembangunan serta 45 indikator utama pembangunan.
“RPJPN yang sedang disusun saat ini akan mewujudkan visi Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan,” terangnya.
Baca Juga: Tak Anti ChatGPT, UICI Justru Kembangkan Sistem Nol Plagiarisme
Lebih lanjut Amich mengatakan pendidikan berkualitas yang merata menjadi salah satu prioritas dalam RPJPN 2025-2045. Prioritas ini diharapkan mampu mendorong pembangunan menjadi lebih berpusat pada manusia, sehingga lulusan pendidikan mampu meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan, dan kemampuan manusia (human capabilities) untuk meningkatkan harkat dan martabat dengan memenuhi semua kebutuhan dasar, serta menggunakan pendekatan siklus hidup.
“Kementerian PPN/Bappenas menempatkan pendidikan berkualitas yang merata sebagai bagian dari transformasi sosial,” terangnya.
Sementara itu, Guru Besar Katolik Widya Mandala Surabaya, Anita Lie mendukung penempatan isu pendidikan berkualitas yang merata menjadi bagian dari transformasi sosial.
Ia mengatakan pendidikan memegang peran penting dalam mendorong terjadinya perubahan sosial. Penanganan permasalahan pendidikan harus terintegrasi dengan penanganan permasalahan di sektor lainnya seperti kesehatan dan perlindungan sosial.
Kemudian, Wakil Ketua Majelis Pendidikan Dasar Menengah (Dikdasmen) Pendidikan Non-Formal Pengurus Pusat Muhammadiyah, Alpha Amirrachman, mendorong Kementerian PPN/Bappenas menggunakan Human Capital Index (HCI) sebagai salah satu indikator RPJPN 2025-2045.
Baca Juga: Resmi Dikukuhkan, Green Activists UICI Harus Jadi Inisiator Sikapi Isu Lingkungan
HCI akan menunjukkan perkembangan kondisi kesehatan dan pendidikan di suatu negara yang mampu membentuk produktivitas pekerja generasi selanjutnya. HCI dihitung berdasarkan komponen tingkat kematian dan stunting anak di bawah lima tahun, kuantitas dan kualitas pendidikan, serta kemampuan bertahan hidup saat dewasa.
Anggota Ikatan Guru Tunanetra Inklusif (IGTI) Fidi Adri Rukmana mengapresiasi Kementerian PPN/Bappenas karena melibatkan kelompok disabilitas dalam pembahasan rancangan awal RPJPN 2025-2045.
Artikel Terkait
Kepala Bappenas: Pemindahan Ibu Kota Paling Lambat 2024
Kepala Bappenas Sebut Ibu Kota Baru Berbentuk Provinsi
Khawatir IPP Rendah, DPRD Jabar Konsultasi ke Bappenas dan Kemenpora
Bappenas Akan Luncurkan Peta Jalan Kerthi Bali dan Master Plan Ulapan, Ini Tujuannya
Wujudkan Transformasi Ekonomi, Bappenas Luncuran Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali