DPRD Jabar Minta OVOC Sinergi dengan Desa Digital: Bisa Kurangi Urbanisasi

KESATU - Pemerintah Provinsi Jawa Barat didorong untuk menyinergikan program One Village One Company (OVOC) dengan program lainnya semisal Desa Digital.

Hal ini dikatakan langsung anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Hj. Tina Wiryawati, S.H.. Menurutnya, di era digital saat ini semua program harus berbasis digitalisasi.

Baca Juga: HM Kisro Bacaleg DPRD Karawang Gelar Buka Puasa Bersama Perkuat Silaturahmi

“Kami mempertanyakan sinergitas antara program Desa Digital dan program OVOC. Karena masih banyak desa di Jawa Barat belum betul-betul merata dalam program OVOC padahal seharusnya dengan program Desa Digital, pencapaian OVOC bisa optimal,” ucapnya.

Anggota dewan dari daerah pemilihan Kabupaten Kuningan, Ciamis, Pangandaran, dan Kota Banjar ini mengatakan jika program desa digital di Jabar terus berkembang, maka begitupun dengan program OVOC.

Baca Juga: Laksanakan Salat Ied di Lapdek, Fahmi Pamit.

Tina menuturkan bila program Desa Digital dan OVOC dijalankan seiring, maka akan mengurangi urbanisasi dan lebih banyak generasi muda yang tinggal di desa untuk mengembangkan desanya.

Dan potensi desa-desa mandiri yang sesuai dengan potensi desanya masing-masing di Jawa Barat akan lebih banyak lagi.

Baca Juga: Yosa Octora Santono Dorong Pengelola Pesantren Manfaatkan Fasilitas di Perda Pesantren

Integrasi OVOC dengan Desa Digital, katanya, tentunya harus didorong oleh upaya Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika untuk terus mengurangi desa tanpa internet atau blank spot.

Berdasarkan data 2022, dari jumlah total 5.312 desa di Jabar hingga saat ini sebanyak 359 desa masih dikategorikan sebagai desa blank spot.

Baca Juga: Usai Libur Lebaran, Sekretaris DPRD Jabar Minta Seluruh Pegawai Tingkatkan Kinerja

Berbagai upaya dapat dilakukan untuk mengurangi desa blank spot, selain bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) dari beberapa Internet Service Provider (ISP), juga dari APBN maupun program BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Ia berharap, sisa desa yang masih masuk dalam kategori desa blank spot bisa terselesaikan pada tahun 2003 atau sebelum berakhir masa jabatan Gubernur Jabar Ridwan Kamil dan Wakil Gubernur Uu Ruzhanul Ulum.