Komisi III DPRD Jabar Minta Pengawasan BPR Ditingkatkan, Jadikan BIJ Contoh

KESATU - Wakil Ketua Komisi III DPRD Jawa Barat Sugianto Nanggolah meminta pengawasan terhadap Bank Perkreditan Rakyat (BPR) harus lebih ditingkatkan lantaran banyaknya kasus yang dialami industri keuangan

Baca Juga: HM Kisro Bacaleg DPRD Karawang Gelar Buka Puasa Bersama Perkuat Silaturahmi

Salah satunya adalah kasus BPR Intan Jabar (BIJ), yang kata dia harus menjadi contoh, supaya pengawasan ditingkatkan agar masalah serupa tidak lagi terulang.

Maka dari itu dia meminta pemerintah provinsi (Pemprov) melakukan langkah strategis, guna mengatasinya.

Baca Juga: Saepul Bahri Alias Om Zein dan PDIP Purwakarta Ternyata Satu Visi Misi

“Kami sudah meminta Biro BIA (BUMD, Investasi dan Administrasi Pembangunan) agar melakukan pengawasan yang ketat terhadap BPR , bukan saja BIJ tapi semua BPR yang ada di Jawa Barat,” ujarnya belum lama ini.

Terlebih pengelolaan BUMD, kata Sugianto, menjadi tolok ukur bagi daerah lain, sehingga sangat disayangkan karena akibat lemahnya pengawasan, akhirnya dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk berbuat kecurangan.

Baca Juga: Disebut Penerus Dedi Mulyadi, Warga Doakan Om Zein Jadi Bupati Purwakarta

“Kedepan diharapkan ada pengawasan yang ketat terhadap BPR yang ada di Jawa Barat. Kita tahu kasus BJB di Kabupaten Pangandaran, pegawai BJB membobol brankas pelan-pelan sampai miliaran rupiah lebih. Agar kasus serupa tidak terjadi lagi, Komisi III DPRD Jawa Barat meminta pengawasan yang sangat ketat,” ucapnya.

BIJ sendiri merupakan BUMD milik Pemprov Jabar yang mana, salah satu cabangnya di Kabupaten Garut bermasalah akibat adanya kasus kredit fiktif yang menimbulkan kerugian hingga Rp10 Miliar dan kini tengah ditangani oleh Kajati Jabar.***