• Kamis, 18 Agustus 2022

Pandangan Dosen Fisip Unpad Soal Predikat WTP dari BPK dalam Kasus Bupati Kabupaten Bogor Ade Yasin

- Jumat, 29 April 2022 | 08:00 WIB
Dosen sekaligus Kepala Pusat Studi Desentralisasi dan Pembangunan Partisipatif Fisip Universitas Padjajaran (Unpad) Ahmad Buchari*/Instagram  (@kangbuchokantaprawira/)
Dosen sekaligus Kepala Pusat Studi Desentralisasi dan Pembangunan Partisipatif Fisip Universitas Padjajaran (Unpad) Ahmad Buchari*/Instagram (@kangbuchokantaprawira/)

KESATU.CO- Dosen sekaligus Kepala Pusat Studi Desentralisasi dan Pembangunan Partisipatif Fisip Universitas Padjajaran (Unpad), Ahmad Buchari memberikan tanggapan atau pandangannya terkait kasus suap pengurusan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor, Ade Yasin.

Pertama, Ahmad Buchari sangat menyesalkan demi mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP dari BPK Jawa Barat untuk laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2021, Ade Yasin rela menyuap pemeriksa BPK Jabar.

Ade Yasin memilih menyuap pemeriksa BPK Jabar demi mendapat predikat WTP, dan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2021 yang sebenarnya jelek tak ketahuan publik.

Baca Juga: Gempa Magnitudo 2,3 Mengguncang Kabupaten Bandung Terasa Sampai Pangalengan

Apalagi, ditemukan berbagai kejanggalan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten Bogor tahun anggaran 2021 yang berakibat opini disclaimer.

WTP kata Ahmad Buchari, memang opini audit tertinggi dari BPK terkait pengelolaan anggaran di kementerian atau lembaga negara.

“Opini ini diterbitkan jika laporan keuangan dianggap telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik dan bebas dari salah satu material,” tutur dia, Bandung, Kamis, 28 April 2022.

Baca Juga: Punya Aset Tanah Rp2,2 Miliar, Ini Koleksi Mobil Ade Yasin yang Mencapai Rp1,3 Miliar

Opini atas laporan keuangan disusun dengan mempertimbangkan 4 kriteria yakni, kesesuaian laporan keuangan dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan), kecukupan pengungkapan sesuai SAP, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah).

“Dalam mekanismenya, laporan keuangan wajib disampaikan kementerian atau lembaga kepada Kementerian Keuangan untuk selanjutnya dikonsolidasikan menjadi LKPP (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat),” kata dia.

Halaman:

Editor: Fitri Rachmawati

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Politik Kalem Ade Barkah

Kamis, 30 Juli 2020 | 16:20 WIB

Rezim Anti Rakyat

Kamis, 14 Mei 2020 | 15:43 WIB

Ada "Dramaturgisme" dalam Covid-19

Kamis, 30 April 2020 | 17:01 WIB

Kader HMI Berbagi Lewat #DapurOnline

Selasa, 14 April 2020 | 18:43 WIB

Idealitas Intelektual dalam Ruang Publik Pilkada

Sabtu, 21 Maret 2020 | 19:00 WIB

Mendambakan Keadilan Sosial

Rabu, 26 Februari 2020 | 14:35 WIB

BPIP, Dipertahankan Atau Dibubarkan?

Senin, 24 Februari 2020 | 16:56 WIB

Mengurai Benang Kusut Lembaga Jaminan Fidusia

Sabtu, 22 Februari 2020 | 20:39 WIB

Pemilih Milenial Cerdas Berinformasi

Senin, 10 Februari 2020 | 10:26 WIB

Bulan Madu Demokrasi

Kamis, 14 November 2019 | 16:06 WIB
X